LAPORAN AKHIR PRAKTEK MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 OLEH BENDAHARAWAN PADA BPK RI PERWAKILAN SULUT

HIDAYAH, SARI’ATUL (2017) LAPORAN AKHIR PRAKTEK MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 OLEH BENDAHARAWAN PADA BPK RI PERWAKILAN SULUT. Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri Manado.

Preview	Text Daftar isi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bidang perpajakan, bendahara pemerintah memiliki status wajib pungut. Bendahara pemerintah selaku wajib pungut memiliki kewenangan dalam pemotongan, penyetoran Pajak Penghasilan dan PPN terhadap rekanan atau vendor. Salah satunya adalah penghasilan yang bersumber dari pengadaan jasa pada instansi pemerintah. Belanja jasa oleh bendahara pemerintah merupakan objek PPh pasal 23. Terdapat banyak peraturan-peraturan perpajakan yang juga sebagian telah diubah mengikuti perkembangan dunia perpajakan di Indonesia. Termasuk juga mekanisme mengenai pajak penghasilan pasal 23. Untuk itu, bendahara pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan mekanisme perpajakan lebih baik.Termasuk PPh pasal 23. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulut atau BPK RI SULUT selaku instansi pemerintah banyak terdapat objek PPh Pasal 23. Sehingga BPK RI Sulut menjadi objek penelitian dalam menganalisis mekanisme PPh pasal 23 yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme PPh Pasal 23 oleh bendahara BPK RI Sulut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPh pasal 23. Termasuk mekanisme dalam penghitungan, pemungutan, penyerahan bukti potong, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Dalam melaksanakan penyetoran, dan pelaporan telah dilaksanakan menggunakan fasilitas sistem online yng disediakan oleh DJP. Namun, masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran PPh pasal 23.

Actions (login required)

View Item