ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDAKO MANADO SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Prok, Treve Marve (2016) ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDAKO MANADO SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri Manado.

Preview

Text BAB I.pdf Download (198kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan belanja modal yaitu penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset tetap belanja modal dalam pengelolaan pencatatanya kurang terukur/tidak jelas kebenarannya. Sehingga penulis merumuskan perumusan masalah bagaimana pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado, apakah sudah sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja modal pada bagian perlengkapan Setdako Manado dan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilaksanakan di bagian perlengkapan Setdako Manado, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam yang menjadi respondennya adalah kepala sub bagian dan staf bagian perlengkapan. Data-data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah pengelolaan belanja modal didasarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber dana dalam pengelolaan belanja modal berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), rangkaian kegiatan pengelolaan barang daerah, proses pengelolaan pengadaan belanja modal, proses pencairan dana, jenis-jenis pengadaan belanja modal, dampak belanja pemeliharaan pada belanja modal dan dalam pencatatan belanja modal dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sehingga dapat disimpulkan dalam pengelolaan belanja modal terdapat belanja pemeliharaan yang menambah perolehan nilai aset tetap, dalam perlakuan pencatatanya sudah berstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah mengikuti PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan dapat direkomendasikan penambahan belanja pemeliharaan pada perolehan nilai aset tetap didalam penyusunan laporan keuangan diberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan dan pengelolaan belanja modal lebih ditingkatkan lagi guna untuk menopang kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Kata kunci : Belanja modal, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan keuangan daerah.

Actions (login required)

View Item