MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PASUHUK, AURELLIA TIFFANY CASEY (2025) MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri manado.

Text TUGAS_AKHIR_AURELLIA_.pdf Download (1MB)

Abstract

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dengan penghasilan tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam konteks penerapan peraturan perpajakan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Fokus studi adalah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pegawai tetap yang dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi dan SIPD. Metode penelitian yang digunakan, yakni metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menjelaskan mekanisme pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM. Sumber data, yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan data. Selanjutnya, menindaklanjuti mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas telah menerapkan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan terbaru, dengan sistem otomatisasi yang efektif dan efisien, mendukung kepatuhan perpajakan serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk terus meningkatkan pemahaman dan kapabilitas pengelola pajak serta memperbarui sistem yang adaptif terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Actions (login required)

View Item