SISTEM PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 (INSTANSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA)

Polomulo, Sintia (2018) SISTEM PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 (INSTANSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA). Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri Manado.

Text SINTIA POLOMULO - Copy.docx Download (88kB)

Abstract

Sistem Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur sendiri dalam Undang-Undang, BPK dapat menggunakan pemeriksa atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berisikan tentang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara di mana dalam UU ini di bawahi beberapa pasal Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Peran dan fungsi BPK dalam mengaudit pengelolaan keuangan di tiap instansi yang ada.Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian interview, dan observasi. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan di tiap-tiap daerah menunjukan beberapa dari daerah yang belum bisa mendapatkan hasil maksimal di tiap tahunnya seperti Bolaang Mongodow yang beberapa tahun mendapatkan hasil DISCLAIMER : penyajian, UU Nomor 15 Tahun 2004 instrumen keuangan : pengakuan dan pengukuran dan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan instrumen keuangan : Pengungkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Hasil Audit untuk tiap-tiap instansi yang terdapat temuan yang tidak sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada. Disarankan untuk dibeberapa daerah yang ada belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Keuangan Negara dan di harapkan unuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow lebih memperhatikan LKPD Agar Ditahun-tahun berikutnya bisa mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Actions (login required)

View Item